Top Logo topmidpase

KABUPATEN PONOROGO


Login Simda


Username
Password
  » Create Account
  » Lupa Password
 

Tentang SIM Hibah Daerah

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

  1. Dinas Pendidikan, melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah urusan Pendidikan, yang diantaranya : Pramuka, Hibah untuk lembaga sekolah swasta baik yang bersifat keagamaan maupun umum.
  2. Dinas Kesehatan dan/atau RSUD DR. Hardjono, melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Hibah urusan Kesehatan Masyarakat, yang diantaranya PMI.
  3. Dinas Pekerjaan Umum, melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah urusan Pekerjaan Umum (ke-PU-an), yang antara lain diperuntukan:
    • pembangunan jalan lingkungan;
    • pembangunan gerdu SISKAMLING lingkungan;
    • pembangunan kantor RT/RW ;
    • pembangunan gedung Pondok Pesantren;
    • pembangunan Musholla, Masjid atau tempat ibadah lainnya; dan/atau
    • pembangunan sarana infrastruktur lingkungan lainnya.
  4. Kantor Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Hibah urusan Lingkungan Hidup.
  5. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan oleh.
  6. Badan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh.
  7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah urusan Sosial Kemasyarakatan dan Ketenagakerjaan dan hibah untuk lembaga Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang diantaranya : Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, Dewan Harian Cabang 45 (DHC 45).
  8. Dinas Indagkop dan UKM melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan.
  9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Perlindungan Masyarakat, yang diantaranya : Hibah untuk KPU, Panwaslu, Polres, Kodim, Polisi Militer dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
  10. Kantor Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Ketahanan Pangan.
  11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat, yang diantaranya : Dharma Wanita, dan hibah untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.
  12. Kantor Arsip dan Dokumentasi melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Kearsipan dan Dokumentasi.
  13. Kantor Perpusatakaan Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Perpustakaan.
  14. Dinas Pertanian melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Pertanian, yang diantaranya :
    • Hibah untuk Kelompok Tani ;
    • Hibah untuk Paguyuban Masyarakat Pertanian.
  15. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga, yang diantaranya :
    • Hibah untuk KONI;
    • Hibah untuk Dewan Kesenian;
    • Hibah untuk kelompok kesenian dan kebudayaan; dan
    • Hibah untuk Kelompok Kepemudaan.
  16. Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk urusan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, yang diantaranya:
    • Hibah untuk kelompok organisasi/kelompok keagamaan;
    • Hibah untuk organisasi profesi;
    • Hibah untuk organisasi kemasyarakatan,
  17. Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian melakukan evaluasi terhadap usulan proposal hibah untuk Perusahaan Daerah.

Pengusul Bantuan Hibah mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo melalui SKPD Terkait
SKPD Terkait menyediakan proposal kepada Bupati Ponorogo, untuk mendapatkan disposisi.
Kepala SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) dalam rangka pelaksanaan evaluasi usulan hibah dapat menetapkan Tim Evaluasi Usulan Hibah.

Tim Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:

  1. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
  2. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
  3. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
  4. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
  5. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
    2. foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
    3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
    4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo bagi organisasi kemasyarakatan;
    5. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
    6. Foto copy Sertifikat Keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
    7. foto copy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/ instansi/kelompok orang yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat:

  • latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
  • maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
  • susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
  • domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
  • jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
  • tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).

Proposal Usulan Bantuan Sosial yang diajukan oleh anggota / kelompok masyarakat harus diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  • (6a) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
    1. Dinas Pendidikan, melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial, diantaranya Bantuan Sosial Pendidikan untuk siswa miskin dan Bantuan Sosial Pendidikan untuk beasiswa siswa berkebutuhan khusus baik sekolah yang bersifat keagamaan maupun umum dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
    2. Dinas Kesehatan dan/atau RSUD DR. Hardjono melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial urusan Kesehatan Masyarakat.
    3. Dinas Pekerjaan Umum melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial urusan Pekerjaan Umum (ke-PU-an), yang diantaranya : Bantuan Sosial untuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) PNPM Perkotaan, sebagai sharing dengan anggaran PNPM dari Pemerintah Pusat.
    4. Kantor Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial urusan Lingkungan Hidup.
    5. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    6. Badan Keluarga Berencana melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
    7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial urusan Sosial Kemasyarakatan dan Ketenagakerjaan, yang diantaranya Bantuan Sosial untuk lembaga Panti Asuhan, lembaga Panti Yatim Piatu, lembaga Panti Jompo, lembaga panti tuna netra.
    8. Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Perdagangan.
    9. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Perlindungan Masyarakat.
    10. Kantor Ketahanan Pangan melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Ketahanan Pangan.
    11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat, yang diantaranya : Bantuan Sosial untuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) PNPM Pedesaan, sebagai sharing dengan anggaran PNPM dari Pemerintah Pusat.
    12. Kantor Arsip dan Dokumentasi melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Kearsipan dan Dokumentasi.
    13. Kantor Perpusatakaan Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Perpustakaan.
    14. Dinas Pertanian melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Pertanian.
    15. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.
    16. Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi terhadap usulan proposal Bantuan Sosial untuk urusan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat.
 
 



  © Copyright 2013 by mexdesain